Kasus Bayi Debora, RS Jangan Hanya Memikirkan Keuntungan

Kasus Bayi Debora, RS Jangan Hanya Memikirkan Keuntungan
Orang tua Tiara Debora, Henny Silalahi dan Rudianto Simanjorang mengadu ke KPAI. Foto: Andrian Gilang/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta Rumah Sakit jangan hanya memikirkan keuntungan finansial semata. Hal ini dia sampaikan menanggapi bayi Debora.

Bayi malang itu meninggal dunia karena diduga terlambat mendapat penanganan medis dari RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, akibat kekurangam biaya. Sementara pihak RS membantah menolak pasien karena kekurangan biaya.

Menurut Saleh, RS swasta memang memiliki aturan administratif dan sistem pembiayaan sendiri. Namun demikian, manajemennya juga diharapkan bisa memberikan pengecualian-pengecualian kepada kasus tertentu.

"Rumah-rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi keuntungan finansial dan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. Kalau membaca ceritanya, ini kan situasinya darurat. Mestinya ada pengecualian dalam situasi seperti ini," ujar Saleh di Jakarta, Minggu (10/9).

Karena itu dia mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan investigasi serius agar kejadian serupa tidak terulang. Jika ditemukan ada yang salah dalam prosedur pelayanan, maka Kemenkes harus menjatuhkan sanksi tegas.

Di sisi lain, pemerintah harus membuat aturan khusus terkait pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit. Dengan begitu, mereka tidak begitu saja menolak pasien yang tidak cukup biaya. Apalagi, pasiennya memiliki kartu BPJS kesehatan yang perlindungan kesehatannya dijamin oleh negara.

Kejadian ini, kata politikus PAN tersebut, tidak semestinya terjadi di tengah keseriusan pemerintah mengejar target implementasi universal health coverage (UHC), di mana masyarakat dipastikan memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dengan biaya yang terjangkau.

"Kalau masih ada kejadian seperti ini, saya yakin UHC yang digaung-gaungkan akan sulit tercapai. Harus ada keseriusan dan keikhlasan semua pihak untuk berpartisipasi. Termasuk rumah-rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," tegas dia.

Padahal, pemegang kartu BPJS Kesehatan tidaklah gratis begitu saja. Pada 2017 ini saja anggaran untuk BPJS kesehatan dari data PBI sudah mencapai 34 triliun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News