Kasus Covid-19 Meningkat, Ketua Banggar DPR: Libatkan APH untuk Tegakkan Prokes
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menurunkan personel TNI dan Polri di seluruh wilayah.
Menurut dia, personel TNI-Polri ini disiagakan di jalan-jalan, mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ibuk ota untuk memastikan Prokes berjalan sebagaimana mestinya.
Namun, kehadiran TNI-Polri di wilayah tersebut tidak boleh mengganggu aktivitas warga.
"Selama warga menaati prokes maka tidak boleh diganggu. Biarkan mereka menjalani rutinitas secara normal,” ujar Said.
Said menjelaskan kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat ini bukan untuk menakuti rakyat tetapi upaya ini dalam rangka membantu masyarakat agar disipilin menegakkan prokes.
Biasanya, lanjut Said, kepatuhan masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya jika melihat aparat penegak hukum lengkap dengan seragamnya (uniformnya). Bahkan, kata dia, masyarakat akan berpikir dua kali melanggar prokes jika berhadapan dengan aparat.
Dia menilai pola seperti ini secara perlahan akan membantu membentuk tingkat kesadaran masyarakat secara natural. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah.
"Jadi, saya usulkan, turunkan semua aparat penegak hukum di semua wilayah. Nah, baru akan terlihat efektivitas penanganan covid-19 ini,” kata Said.
Said meminta pemerintah menurunkan Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari TNI maupun Polri untuk memastikan masyarakat taat akan Prokes.
- Guru Paling Banyak Terjerat Pinjol, DPR: Indikator Rentannya Kualitas Pendidikan di Indonesia
- Said Abdullah Bicara Soal Arah Politik PDIP Pascaputusan MK
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Said Abdullah Minta Pemerintah Mewaspadai Dampak Perang Israel dengan Iran
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Ramadan Mengisi Energi Gotong Royong