Kasus korupsi Nyangkut Di Daerah

JAKARTA—Lima kasus korupsi di Sulawesi Utara (Sulut) mencuat dalam rapat kerja (Raker) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (10/9). Dalam Raker yang dipimpin Ketua Panitia Ad Hoc I Marhany Pua terungkap, banyak kasus korupsi yang terganjal di daerah. Padahal di tingkat pusat, performance aparat hukum seperti KPK, Kejagung, Kepolisian sedang bagus-bagusnya.

"Ini kan sangat timpang. Di daerah penanganannya lamban, sementara dana yang dikucurkan sangat banyak. Karena itu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, aparat hukum harus tegas dalam menegakkan aturan," kata Marhany.

Srikandi Sulut Aryanthi Baramuli Putri (ABP) dalam kesempatan tersebut mempertanyakan apakah ada standar skala prioritas untuk penanganan kasus korupsi di Kejagung maupun Polri. Menurut dia, standar harus ada karena banyak tekanan politik sehingga terjadilah tebang pilih bukan tebang matang.

Dicontohkannya, kasus-kasung di Kejaksaan antara lain MBH Gate, temuan BPK tahun 2006 tentang KPUD provinsi, dana pendidikan di Minahasa. Dan, kasus di Polda tentang mark up meter PLN dan Dolog gate.