Kasus Pencemaran Nama Jangan Diprioritaskan

MoU antara mendagri dengn aparat penegak hukum itu juga penting terkait masalah perizinan pemeriksaan kepala daerah. Bila sudah ada MoU, sudah jelas kasus apa saja yang harus cepat dikeluarkan izin pemeriksaannya, dan mana yang tidak perlu diprioritaskan. Kalau kategorisasinya tegas, maka dugaan tebang pilih pemberian izin bisa ditepis. Jadi, ketegorinya jenis kasus, bukan kedekatan kepartaian antara kepala daerah dengan penguasa.

Politisi dari PKS itu menilai, memang masih relevan diberlakukannya ketentuan pasal 36 UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur perlunya izin dari presiden untuk pemeriksaan kepala daerah. Pasalnya, presiden merupakan kepala pemerintahan. (sam/jpnn)