Kaukus Kuningan Kritisi Empat Persoalan Mendasar di Era Jokowi-JK

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktivis dari lintas angkatan yang bergabung dalam Kaukus Kuningan mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka antara lain Irwansyah Iing (Aktivis 1998), Japrak Haes (Aktivis 1980-an), Rahmah Hasjim (Aktivis 1998), Setya Dharma (Aktivis 1978), Toha (Aktivis 1998), Santosa AS (Aktivis 1980-an), dan Meilda Pandingan (Aktivis 1998).

Juru Bicara Kaukus Kuningan, Irwansyah Iing dalam pernyataan sikapnya, menyebutkan empat masalah fundamental yang dihadapi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Keempat persoalan itu adalah kemiskinan yang tinggi, ketimpangan kesejahteraan yang besar, dan utang pemerintah yang semakin besar. Terakhir, mereka menilai pemerintahan Jokowi tidak mampu mampu mengelola dan menata kehidupan politik.

“Menjelang tiga tahun usia pemerintahan Presiden Jokowi Widodo-Wakil Presiden Jusuf, kondisi masyarakat utamanya kelompok masyarakat bawah/miskin semakin memprihatinkan,” ucap Irwansyah di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (7/7).

Di sisi Iain, kata dia, masyarakat juga kerap terbelah dalam menghadapi berbagai isu-isu sosial dan politik akibat kurang cakapnya pemerintah mengelola berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada. Pemerintah yang sejatinya merupakan pelayan publik dan bekerja meringankan beban rakyat semakin tak terlihat perannya.

“Beban yang ditanggung rakyat dari hari ke hari bukannya berkurang, namun malah bertambah,” tegas Irwansyah.

Menurut Irwansyah, Kaukus Kuningan berpandangan bahwa Presiden Jokowi semakin jauh dari tugas dan tanggung jawabnya memimpin Republik ke arah yang lebih baik. Dia mencontohkan, angka kemiskinan yang tinggi. Kaukus menyetir data BPS per September 2016 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 10,7 persen. Dengan kondisi daya beli masyarakat yang sangat rendah saat ini, Kaukus memperkirakan jumlah penduduk miskin tahun ini lebih tinggi, terutama di daerah perdesaan.

“Kebijakan Pemerintahan Jokowi yang memutuskan untuk melakukan pencabutan subsidi listrik secara bertahap kepada 19,0 juta pelanggan rumah tangga berdaya 900 Volt Ampere (VA) sejak Januari 2017 lalu juga akan memicu bertambahnya penduduk miskin. Mengapa? Karena banyak pelanggan listrik 900 VA ada dalam kategori penduduk hampir miskin, dengan kebijakan berpotensi masuk ke kelompok miskin,” katanya.

Menurutnya, tingginya kemiskinan ini diperburuk dengan jumlah pengangguran terbuka yang tinggi. Data BPS pada Februari 2016 menyebutkan jumlah pengangguran mencapai 7,02 juta orang.
“Kami melihat pengangguran tahun ini akan lebih besar. Kita saksikan di desa-desa banyak sekali pemuda menganggur. Proyek Infrstruktur yang digembar-gemborkan pemerintah tak mampu menyerap para penganggur yang ada,” katanya.