Keabsahan Pemkot Dipersoalkan, Pria Ini Tolak Bayar Pajak

Keabsahan pemerintah daerah
Glew menganggap Pemkot Greater Geraldton tidak boleh menjadikan warga setempat sebagai pembayar pajak. Pasalnya, menurut dia, kelembagaan pemerintah daerah tidak tercantum dalam konstitusi Australia.
Namun pakar hukum konstitusi Profesor Anne Twomey menyebut tindakan Pemkot ini sah.
"Negara Bagian Australia Barat memiliki kewenangan untuk memberlakukan UU yang menetapkan sistem pemerintahan daerah, mencakup Pemkot Greater Geraldton dan daerah lainnya," jelas Prof Twomey.
Glew berdalih Pemkot tidak bisa menyita lahannya karena dia mengklaim tanah tersebut di bawah Magna Carta.
"Tanah ini tidak dijual karena saya memilikinya di bawah ketentuan Pasal 61 Magna Carta," ujar Glew.
"Mereka tak boleh menyentuhnya. Mereka memagarinya, saya buang gerbangnya. Mereka memasang balok beton, saya menyingkirkannya. Saya memblokirnya," katanya.
"Itu milik saya dan saya membayarnya," kata Glew mengenai lahan yang disita Pemkot dan akan segera dijual untuk menutupi utang pajaknya.

- Industri Alas Kaki Indonesia Punya Potensi Besar, Kenapa Rawan PHK?
- Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Lagi Anthony Albanese
- Mungkinkah Paus Baru Datang dari Negara Non-Katolik?
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan