Kedutaan AS Didemo HTI

JAKARTA - Puluhan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdemo di depan Kedubes AS, Sabtu (9/8), memprotes tindakan anggota kongres AS yang meminta dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibebaskan. Massa HTI yang berjumlah sekitar 300 orang itu membawa aneka poster.

Koordinator aksi HTI Sodiq Ramadhan mengatakan surat yang disampaikan anggota Konggres AS jelas-jelas merupakan intervensi pada masalah penegakan hukum di Indonesia. ”Pemerintah harus menolak keras permintaan itu,” katanya disambut teriakan takbir pengunjuk rasa. 

Sepanjang pagi hingga berakhir sekitar pukul 13.00, aksi diisi oleh orasi-orasi yang intinya meminta AS tidak campur tangan pada masalah dalam negeri Indonesia. Massa HTI juga membawa aneka poster dari kertas dan membentang spanduk bertuliskan HTI Menolak Intervensi AS. Mereka juga membawa puluhan bendera dengan tongkat bambu.

HTI juga meminta masyarakat di Papua tetap mendukung NKRI. Aksi itu hanya dijaga oleh sekitar 50 orang anggota Polres Jakarta Pusat dan Polsek Gambir. ”Jika pemerintah terpengaruh maka SBY berkiblat pada kebijakan Amerika,” kata Sodiq bersemangat. Hingga aksi berakhir tidak ada satupun perwakilan Kedubes AS yang menanggapi.

Surat itu juga menuai protes dari mayoritas anggota DPR. ”Seharusnya Kongres AS berkaca untuk melihat kepada dirinya,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra saat dihubungi kemarin. Anggota DPR yang baru pulang dari Bintuni, Papua ini menjelaskan sebenarnya masalah OPM berakar dari masalah ketidakadilan distribusi ekonomi. Papua memiliki sumber daya alam kaya tapi rakyat di sana masih miskin.

Seperti yang dilihatnya di Bintuni, di mana pendapatan para kontraktor gas tangguh tidak signifikan dirasakan bagi masyarakat di sana. Namun, jika dilihat yang mengeruk kekayaan Papua adalah perusahaan-perusahaan multi nasional seperti Freeport dan British Petroleum. ”Saya dengar tahun lalu Freeport mendapat untung USD5 miliar, tapi berapa yang diberikan kepada negara,” katanya.

Menurut adik Yusril Ihza Mahendra ini, akar masalah munculnya OPM adalah perusahaan-perusahaan Amerika dan Inggris. ”Bukan tidak mungkin, perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki hubungan dengan anggota Kongres AS,” katanya.

Yusron menambahkan, seharusnya 40 anggota Kongres AS itu menyurati lembaganya  sendiri, pemerintah AS, dan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. ”Introspeksi dulu jangan main intervensi,” katanya.