Hak Angket DPR Cuma Politisasi

jpnn.com -

JAKARTA - Indra J Piliang, seorang intelektual yang meninggalkan kampus untuk terjun ke panggung politik pesimistis kepada panitia hak angket DPR-RI. Dia menuding, hak angket itu cuma sebatas politisasi.

”Saya kira tugas panitia angket itu bukan memanggil-manggil orang, tapi melakukan penyidikan. Harus dikejar semua, jangan dipolitisasi lagi,” terang Indra ketika menjadi pembicara dalam acara bertajuk Polemik Artis dan Intelektual Jadi Politisi di Warung Daun, Jakarta Selatan, Sabtu siang (9/8).

Indra mencontohkan, politisasi itu misalnya atas rencana panitia hak angket DPR memanggil presiden, karena presiden memegang tampuk kekuasaan. ”Presiden atau mantan presiden dipanggil, saya kira belum kesana. Tapi lebih ke bawah dulu. Harus diinvestigasi. Saya khawatir sekali, panitia angket ini tidak punya pengalaman. Padahal dokumen-dokumen itu sampai satu gudang. Kok, bicara panggil presiden dan sebagainya, itu belum saatnya,” tukasnya.

Indra menyatakan khawatir panitia hak angket DPR tidak mampu melakukan penelusuran mendalam atas alasan kenapa BBM (bahan bakar minyak) dinaikkan. ”Kalau langsung memanggil presiden, saya kira hanya akan mendapatkan jawaban kenapa BBM itu diputuskan naik. Tapi bagaimana alur kerjanya. Mestinya bukan presiden dulu, tapi dimulai dari pejabat terkait, periksa tim kerjanya dulu. Artinya panitia angket ini membutuhkan para ahli dan penyidik-penyidik untuk pencarian data dalam penelusuran dokumen.”

Setelah itu, kata Indra, barulah ada keseimpulan panitia angket. ”Kalau presiden yang langsung dipanggil, saya khawatir jawabannya hanya normative dan tidak ada apa-apa sebetulnya. Kok langsung presiden dipanggil, jangan-jangan angket ini hanya sekedar kamuflase saja, artinya tidak substantive. Padahal ini peyidikan,. DPR berubah menjadi jaksa, berubah menjadi intel. Saya pesimis dengan kemampuan yang dimiliki oleh panitia hak angket sekarang,” cetusnya.(gus/jpnn)