Kejagung Perintahkan Hartono Tanoe Pulang
Rabu, 28 Januari 2009 – 10:05 WIB
JAKARTA- Simpang siur kabar terkait keberadaan pengusaha Hartono Tanoesoedibjo di Singapura mulai membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) geregetan. Tak ingin agar masalah ini berlarut-larut, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy memerintahkan Hartono untuk kembali ke Indonesia. ’’Kenapa harus dipusingkan dengan cekal (cegah tangkal, Red). Ini bukan cekal, tapi cegah saja, jadi kalau bisa segera pulang lah,’’ kata dia ketika ditemui di kantornya, Selasa (27/1) kemarin. Dalam suratnya ke Kejaksaan, Hartono menyertakan surat dari Gleaneagles Medical Centre yang diteken dokter Yeoh Swee Inn tertanggal 29 Desember 2008. Dalam surat itu, dokter Yeoh, seorang internis, menyarankan Hartono beristirahat selama empat minggu. Hartono mengaku menjalani pemeriksaan jantung di Mak Heart Clinic. Dia melampirkan surat yang ditandatangani dokter Mak Koon How tertanggal 6 Januari 2009.
Menurut Marwan, sebelumnya, Hartono telah menyatakan bersedia diperiksa, namun dia mengaku sulit masuk ke Indonesia. Itu karena namanya masuk dalam daftar cegah tangkal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kejaksaan sendiri sudah dua kali memanggil Hartono untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan HAM. Namun, Hartono tak memenuhi panggilan dengan alasan tengah dirawat di Singapura.
Baca Juga:
"Sudah berkali-kali kami berkomunikasi dengan kuasa hukumnya dan hasilnya kami tegaskan agar (Hartono, Red) kembali ke Tanah Air agar proses hukum kasus Sisminbakum tidak macet,’’ terang mantan Kapusdiklat Kejagung tersebut.
Baca Juga:
JAKARTA- Simpang siur kabar terkait keberadaan pengusaha Hartono Tanoesoedibjo di Singapura mulai membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) geregetan. Tak
BERITA TERKAIT
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat