Kelangkaan Pupuk Jadi Isu Utama Konsolidasi DPD Sub Wilayah Barat II

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Isu kelangkaan pupuk subsidi untuk petani menjadi pembahasan dalam Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II (Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali).

Konsolidasi yang dipimpin langsung Ketua DPD RI yang juga Senator Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memang dimaksudkan untuk membicarakan isu-isu strategis di delapan provinsi Sub Wilayah Barat II. 

“Silakan dalam pertemuan ini delapan provinsi yang hadir memasukkan agenda-agenda strategis daerah, untuk nanti dimasukkan sebagai agenda di alat kelengkapan masing-masing, maupun menjadi concern pimpinan,” kata LaNyalla membuka konsolidasi di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (9/1).

Pertemuan yang berlangsung Sabtu (9/1) dan direncanakan selesai Senin (11/1) pagi itu dihadiri sejumlah senator, di antaranya Sylviana Murni, Fahira Idris, Bambang Sutrisno, Bustami Zainudin, Ahmad Bastian, Abdul Hakim, Bambang Santoso, Eni Sumarni, Oni Sumarwan, Asep Hidayat, Habib Ali Alwi dan TB Ali Ridho Azhari. 

Senator dari Jawa Barat, Lampung dan Bali, mempersoalkan kelangkaan pupuk di musim tanam. Terlebih lagi, ketiga provinsi tersebut dikenal sebagai sentra pertanian.

Eni Sumarni mengatakan selain kelangkaan pupuk di musim tanam, lahan pertanian di Jabar juga sudah banyak yang beralih fungsi.

“Bahkan sentra pertanian di Indramayu sekarang sudah terancam tergerus. Menyusul pengembangan kawasan industri Patimban," katanya.

Sebagai solusinya, Eni mengatakan DPD harus meminta pemerintah mencetak lahan baru sebagai pengganti. "Sebab, ini menyangkut ketahanan pangan negara kita,” kata Eni.