Kelangkaan Pupuk Jadi Isu Utama Konsolidasi DPD Sub Wilayah Barat II

Kelangkaan Pupuk Jadi Isu Utama Konsolidasi DPD Sub Wilayah Barat II
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memimpin Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II di Kepulauan Seribu. Foto: Humas DPD.

Lebih lanjut Eni menyatakan bahwa Indonesia saat ini krisis penyuluh pertanian, terutama dalam mengimbangi gerakan mencetak petani milenial.

"Bantuan-bantuan dari pusat di sektor pertanian sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan daerah. Ini juga harus menjadi perhatian,” imbuhnya.

Senator dari Lampung Ahmad Bastian berharap DPD RI menginisiasi agar sektor pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan masuk dalam program strategis pemerintah.

Sehingga persoalan klasik, kelangkaan pupuk dan bibit di musim tanam dan hancurnya harga di saat panen dapat selesai. 

“Ini kan persoalan klasik yang selalu terjadi. Setiap musim tanam, bibit mahal dan pupuk  langka. Nanti waktu panen, harga jatuh. Begitu juga komoditas pangan lainnya," katanya.

"Saya pikir sangat wajar DPD, sebagai wakil daerah menginisiasi hal itu,” tambahnya.

Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris berharap Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penataan Kawasan Jabodetabek dan Puncak Cianjur dapat lebih implementatif dan cepat dijalankan. 

“Terutama menyangkut banjir di DKI Jakarta. Karena persoalan banjir di Jakarta bukan berdiri sendiri di Jakarta, tetapi melibatkan dua provinsi lain, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, karena ada 13 sungai yang saling melintas di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.

Senator dari Jawa Barat, Lampung dan Bali, mempersoalkan kelangkaan pupuk di musim tanam. Terlebih lagi, ketiga provinsi tersebut dikenal sebagai sentra pertanian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News