Keluarga Besar Prabowo Mengenang Satu Abad Sumitro Djojohadikusumo
Konsisten dan konsekuen keberpihakan Sumitro kepada rakyat tampak dalam berbagai kebijakan dan pemikiran yang pernah digagasnya. Seperti program industrialisasi yang dilakukan dengan membangun sentra industri kecil dan kerajinan.
Pemikiran tentang pembentukan modal dalam negeri dengan pemberdayaan dan memperkuat koperasi melalui perdagangan internasional.
Kemudian implementasi yang dilakukan untuk membentuk modal bagi pembangunan industri dengan memberikan hak monopoli impor bahan baku batik pada koperasi terbesar waktu itu yakni Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).
Dengan keuntungan besar yang diperoleh koperasi maka modal investasi domestik dapat dibentuk. Modal milik koperasi itulah yang dipakai untuk mendirikan sendiri industri bahan baku batik baik oleh GKBI maupun koperasi-koperasi primer.
"Dalam membangun ekonomi Indonesia memang harus ada keberpihakan yang jelas pada rakyat. Ini kunci pemikiran Sumitro," beber Dawam.
Prabowo Subianto yang merupakan putra pertama, anak kedua, dari Sumitro Djojohadikusumo dalam kenangannya mengatakan bahwa dari sang ayah ia banyak mendapatkan nilai-nilai cinta tanah air, nasionalime, patriotisme, membangun bangsa dan negara.
“Ayah saya selalu bicara tentang perjuangan Pangeran Diponogoro, Sultan Agung, Sudirman dan lain sebagainya,” kata Prabowo.
"Sejak kecil yang saya dengar adalah kebanggaannya pada bangsanya, hormati dan pikirkan rakyat kecil,” kenang Prabowo.
Sejarah Indonesia mencatat nama Sumitro Djojohadikusumo sebagai arsitek ekonomi Indonesia modern. Pria berjuluk begawan ekonomi Indonesia ini
- Pernyataan Paloh yang Sungkan Minta Jatah Menteri Dianggap Basa-basi Politik
- Menko Airlangga dan Sekjen OECD Bahas Akselerasi Keanggotaan Indonesia
- Cak Imin Mengaku Sudah Menitipkan Ini kepada Prabowo
- May Day, Prabowo Mengajak Buruh Berjuang Bersama Mewujudkan Indonesia Emas
- Dahulu Dipanggil Pak Menhan, Sekarang Mas Bowo, Qodari: Jokowi - Prabowo Dwitunggal
- Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru