Kemendagri Minta Para Kepala Daerah terus Berinovasi selama Pandemi Covid-19

Data penerima bantuan juga disampaikan secara transparan kepada publik. Masyarakat yang terdampak pandemi, tetapi belum mendapat bantuan, dapat melaporkannya secara daring untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
Upaya strategi penyaluran bantuan juga dilakukan Kota Jambi. Syarif Fasha, menyebutkan dalam menyalurkan bantuan, pihaknya mengacu pada DTKS.
Selain itu, dia juga menyiapkan ruang bantuan untuk warga yang tidak tertampung dalam data tersebut.
Data tambahan itu, didasarkan pada usulan mayarakat, melalui rukun tetangga, lurah, maupun camat. “Dan itu sudah disampaikan ke 35 ribu KK yang tidak dapat bantuan dari DTKS,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif, mengatakan, pemberian bantuan sosial perlu memanfaatkan data kependudukan.
Sebab, data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah tertera keterangan nama dan alamat, sehingga memudahkan penyaluran.
Dia menuturkan, sejumlah kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah telah memanfaatkan data kependudukan. Namun, pemerintah daerah masih terbilang rendah dalam hal pemanfaatanannya.
Hal ini, lanjutnya, perlu terus didorong agar data kependudukan dapat menjadi satu data.
Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bisa terus berinovasi dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi covid-19.
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Ganjar Pranowo Tanggapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kemendagri Beber Alasan Penunjukan Balikpapan Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Otda 2025