Kemendagri Minta Pemda Akselerasi Pengelolaan E-Katalog
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat pengelolaan Katalog Elektronik lokal dan toko daring.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam acara Sosialisasi Percepatan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring.
“Kemendagri bersama LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) telah menerbitkan Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Mendagri dan Ketua LKPP tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia," kata Suhajar, Senin (4/4).
Dia menjelaskan LKPP telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka akselerasi penggunaan produk.
Suhajar juga menjelaskan tugas pemerintah daerah (pemda) dalam pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Pemda diwajinkan untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari anggaran belanja barang/jasa produk usaha kecil dan koperasi.
Selain itu, pemda juga bertugas untuk membentuk, mengelola, dan mengembangkan Katalog Elektronik Lokal atau e-katalog.
"Ada potensi Rp 500 triliun lebih kurang untuk barang dan jasa yang bisa dialokasikan atau diarahkan untuk membeli produk-produk dalam negeri," tutur Suhajar.
Kemendagri meminta pemda mempercepat pengelolaan katalog elektronik lokal (e-katalog) dan toko daring.
- Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Sebut Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif
- Mendagri Tito Puji Kinerja dan Loyalitas Suhajar Diantoro Selama jadi Sekjen Kemendagri
- Mendagri Tito Lantik Suhajar jadi Wakil Rektor IPDN, Ini Pesan Pentingnya
- Kemendagri Sosialisasi Sistem Informasi bagi Aparatur Kesbangpol dan Ormas se-Pulau Papua
- Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat
- Buka Musrenbang Papua Barat, Wamendagrii: Masih Ada Tugas yang Masih Tersisa