Kemendagri: Perlu Ada Platform Satu Data untuk Kembangkan Wilayah Metropolitan Mamminasata

Jika tidak memiliki rencana tata ruang yang baik, daerah resapan akan hilang dan menimbulkan banjir.
“Pemerintah daerah juga harus membangun jaringan transportasi massal yang layak untuk mengakomodasi pergerakan penduduk, baik untuk bekerja maupun mengirim barang dari desa ke kota. Tentu saja infrastrukur jalan harus bagus sehingga perjalanan akan lancar,” paparnya.
Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan empat pemda terkait pengembangan Wilayah Metropolitan Mamminasata.
Hasilnya, ada beberapa pelayanan publik yang harus menjadi perhatian dan ditingkatkan kualitasnya, yakni penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, transportasi, dan mitigasi bencana.
“Kami telah menyepakati perlunya manajemen rekayasa lalu lintas antar kabupaten/kota dalam Kawasan Metropolitan Mamminasata. Lalu, harus dilakukan penguatan kelembagaan dalam mengelola Wilayah Metropolitan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan pelayanan publik,” tutur Safrizal.
Ditjen Bina Adwil Kemendagri akan proaktif dalam mendorong koordinasi antara kementerian/Lembaga, seperti Kementerian PUPR, ATR/BPN, Perhubungan, dan Bappenas.
Safrizal mengatakan pihaknya juga akan intens berkomunikasi dengan Gubernur Sulsel sebagai wakil pemerintah pusat dalam Wilayah Metropolitan Mamminasata dan memfasilitasi penciptaan platform digital yang terintegrasi.(chi/jpnn)
Pengembangan wilayah metropolitan harus dilakukan secara hati-hati karena ada banyak ekses dari kemajuan pesat suatu kota.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Pemda Diminta Mendukung 7 Program Prioritas Pemerintah, Berbahagialah Para Guru
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Pemkot Denpasar Dinilai Berkinerja Tinggi dalam Pemerintahan Daerah
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah