Kementan Luncurkan 3 Buku Hadapi Penyakit Infeksi Baru dan Zoonosis

Sementara itu, Asisten Deputi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Naalih Kalsum menyampaikan, epidemi ebola yang terjadi di Afrika pada 2016 dan kematian manusia yang disebabkan oleh penyakit zoonosis setiap tahun, mengindikasikan hubungan kuat antara kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan.

Untuk itu, dia berpendapat, pendekatan multisektoral menjadi penting untuk mendeteksi, mencegah dan mengendalikan ancaman tersebut, atau yang dikenal dengan sebutan pendekatan one health.

Senada dengan Naalih, Siti Ganefa dari Kementerian Kesehatan mengatakan, beban untuk menghadapi ancaman penyakit, terlebih zoonosis tidak bisa ditanggung oleh pihaknya sendiri. Dia juga berpendapat perlu adanya koordinasi lintas sektor, lintas disiplin ilmu, baik di tingkat lokal, nasional bahkan global untuk menghadapinya. "Sehingga pendekatan one health menjadi sangat penting karena pasti sulit menghadapi ancaman ini sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Indra Exploitasia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut positif langkah yang diambil Kementerian Pertanian bersama dengan Lembaga internasional seperti FAO ECTAD Indonesia, dalam merangkul berbagai pihak untuk bersama-sama bersiap siaga menghadapi ancaman pandemi.

Dia mengatakan, pihaknya juga terlibat di empat wilayah percontohan petugas lapangan di mana one health diterapkan bersama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.

“Keempat daerah tersebut yaitu Kabupaten Bengkalis di Riau, Kabupaten Boyolali di Jawa Tengah, Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara”, ungkap Indra.

Di tempat yang sama, FAO ECTAD Team Leader James McGrane menegaskan, dalam peningkatan kapasitas pemerintah Indonesia untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kesehatan global yang baru atau yang muncul kembali, dan berpindah ke manusia melalui populasi hewan, maka FAO mendukung pemerintah Indonesia melalui program EPT2 yang didanai oleh USAID.

"Semoga dengan kehadiran tiga dokumen ini, kami dapat melindungi masyarakat Indonesia dan sumber penghidupannya,” pungkas James. (tan/jpnn)