Kemnaker Gandeng Jepang Bakal Bangun Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang Akuntabel

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengadakan kerja sama dengan Jepang untuk membangun sistem informasi pasar kerja, pengawas ketenagakerjaan, dan program terkait pekerja migran.

Hal tersebut mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Yoji Kobayashi pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-27 di Manila, Filipina, Jumat (28/10) malam.

Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai kerja sama dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan sekaligus pertukaran informasi tentang lowongan pekerjaan, termasuk informasi mengenai pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat bagi warga negara Indonesia (WNI).

"Pemerintah Jepang telah memiliki pengalaman terkait sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis elektronik yang terintegrasi sehingga mempermudah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dengan data real time dan akuntabel,"kata Menaker Ida Fauziyah melalui keterangan yang diterima, Sabtu (29/10).

Menaker Ida juga menyampaikan kerja sama antara Indonesia dan Jepang akan melibatkan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) untuk memberikan pelatihan kerja yang meliputi keterampilan bahasa, pengenalan budaya, dan teknis demi mendukung kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Dia menyebutkan Kemnaker telah mengajukan dua orang advisor dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membantu terlaksananya kebijakan bidang ketenagakerjaan dan program-program yang berkaitan dengan pekerja migran.

“Saat ini, kami sedang menunggu kedatangan advisor dimaksud dari Jepang untuk ditempatkan di Kemnaker," katanya.

Menaker Ida Fauziyah menginginkan advisor yang nantinya akan ditugaskan JICA di Kemnaker merupakan orang-orang yang profesional, memiliki kompetensi di bidangnya dan mampu berkomunikasi dengan baik dalam rangka menyukseskan program ini. (mrk/jpnn)