Kemnaker Terus Kaji SDF dan Tunjangan Sosial bagi Korban PHK

"Istilah saya biar ada keranjangnya dulu untuk SDF dan UB. Selanjutnya kita perkuat dengan roadmap yang sustainable, termasuk mengembangkan asuransi sosial kita, " katanya.

Menurut Menteri Hanif, jika pemerintah memulai SDF dan UB melalui APBN, maka seluruh stakeholder terkait akan makin tergugah untuk berpartisipasi aktif dalam investasi SDM. Dia mengharapkan SDF dan UB bisa diiterapkan tahun 2019 sesuai  kemampuan fiskal yang ada pada sektor, profesi dan jabatan tertentu yang dianggap paling rentan dan membutuhkan.

Selain itu, lanjut Menaker Hanif, SDF dan UB bisa diberikan untuk calon pekerja dan pekerja tertentu yang mengalami PHK. "Kita harus mulai secepatnya agar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, harapan selalu ada, " kata Menteri Hanif.

Menteri Hanif berharap dari diskusi itu muncul rumusan konkret tentang bagaimana membangun atau memulai SDF di Indonesia. "Harapan saya kita punya roadmap yang jelas mengenai SDM. Kalau kita berpikir ideal SDM ke depan dan UB maka perlu pastikan roadmap secara jelas dan cari roadmap ideal, " ujarnya.

Sementara Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono menjelaskan, sudah ada kelompok kerja (pokja) SDF. Tugasnya adalah menyusun dokumen kebijakan SDF. Tugas lainnya adalah mengidentifikasi pengalaman industri dan perusahaan dalam pelatihan vokasi dan investasi SDM.

Ketua Apindo Anton Supit mengatakan, tugas pokok pemerintah adalah menghapus kemiskinan dan menyejahterakan bangsa. Karena itu yang paling efektif adalah memberi lapangan kerja.

"Lapangan kerja hanya akan ada kalau ada iklim investasi yang baik sehingga investor masuk, " ujarnya.

Anton menambahkan sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kemnaker dipimpin Hanif, masalah SDM menjadi fokus utama pemerintah walaupun dengan keterbatasan anggaran. SDF merupakan salah satu bagian dari keseluruhan masalah SDM.(eno/jpnn)