Kepala BPKP Minta Kepala Daerah Setop Praktik Manipulasi Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan modus kecurangan keuangan yang masih kerap ditemukan di daerah.
Dia menjelaskan modus utama yang paling sering ditemui yakni manipulasi perencanaan dan penganggaran.
"Modus utama kecurangan yang masih kami temui yang paling banyak adalah manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran," kata Yusuf Ateh dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Sentul, Kamis (7/11).
Modus kedua yang paling sering ditemukan yakni praktik suap dan gratifikasi yang masih marak terjadi di berbagai daerah.
Kemudian, perizinan yang melibatkan akreditisme dan kronisme, disusul dengan penyalahgunaan diskresi kebijakan sebagai modus keempat.
"Diskresi kebijakan selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan," jelasnya.
Kemudian, ditemui pula modus penggelembungan harga dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta pungutan liar dalam pemberian izin.
Manipulasi laporan keuangan juga menjadi modus lain, di mana proyek yang belum beres dilaporkan sebagai sudah selesai.
Blak-blakan beri peringatan keras, Kepala BPKP meminta seluruh Kepala Daerah setop praktik manipulasi anggaran.
- 253.409 Warga Jateng Manfaatkan Program Pemutihan Pajak, Terkumpul Rp61,9 Miliar
- Massa Minta BPKP Riau Percepat Penghitungan Kerugian Negara Kasus SPPD Fiktif
- Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Rp 162 Miliar Terhambat, Audit BPKP Jadi Kendala
- Kepala BPKP Serahkan Ratusan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK
- Pakar Anggap Proyek PIK 2 Dongkrak PAD & Ciptakan Lapangan Kerja Tanpa Bebani APBN
- Sekda Sumedang Sebut Pajak Air Permukaan PLTA Jatigede Potensial Tingkatkan PAD