Kepala Daerah Wajib Teken Pakta Integritas

Kepala Daerah Wajib Teken Pakta Integritas
Kepala Daerah Wajib Teken Pakta Integritas
JAKARTA - Penandatanganan pakta integritas oleh bupati/wali kota saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), tampaknya, bakal ditradisikan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan telah berkomunikasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi terkait dengan inisiatif Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo tersebut.

"Sudah saya kemukakan kepada Mendagri kalau bisa ini dibuat seperti juklak (petunjuk pelaksanaan)," kata Dipo.

Sebelumnya, saat penyerahan DIPA 34 daerah di Provinsi Jateng, Bibit meminta bupati/wali kota datang secara langsung. Dia meminta ada penandatanganan pakta integritas. Intinya, agar APBD kabupaten/kota dimanfaatkan secara baik dan akuntabel.

Nah, saat pembagian, hanya 20 bupati/wali kota yang datang langsung. Bibit lantas menahan DIPA yang tidak diambil kepala daerahnya secara langsung. Dia bahkan sempat mengultimatum akan mengembalikan DIPA ke pemerintah pusat jika tidak diambil secara langsung sampai 30 Desember.

JAKARTA - Penandatanganan pakta integritas oleh bupati/wali kota saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), tampaknya, bakal ditradisikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News