Kepala Daerah Wajib Teken Pakta Integritas
Minggu, 01 Januari 2012 – 06:50 WIB
JAKARTA - Penandatanganan pakta integritas oleh bupati/wali kota saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), tampaknya, bakal ditradisikan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan telah berkomunikasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi terkait dengan inisiatif Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo tersebut.
"Sudah saya kemukakan kepada Mendagri kalau bisa ini dibuat seperti juklak (petunjuk pelaksanaan)," kata Dipo.
Baca Juga:
Sebelumnya, saat penyerahan DIPA 34 daerah di Provinsi Jateng, Bibit meminta bupati/wali kota datang secara langsung. Dia meminta ada penandatanganan pakta integritas. Intinya, agar APBD kabupaten/kota dimanfaatkan secara baik dan akuntabel.
Nah, saat pembagian, hanya 20 bupati/wali kota yang datang langsung. Bibit lantas menahan DIPA yang tidak diambil kepala daerahnya secara langsung. Dia bahkan sempat mengultimatum akan mengembalikan DIPA ke pemerintah pusat jika tidak diambil secara langsung sampai 30 Desember.
JAKARTA - Penandatanganan pakta integritas oleh bupati/wali kota saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), tampaknya, bakal ditradisikan.
BERITA TERKAIT
- Petinju Asal Sumba Ini Gagal Menjadi Tamtama TNI AD
- Minerva Taran Optimistis Raih Suara Terbanyak di Munas II PPJI 2024
- Pasutri Pengendara Motor Dihantam KA Sembrani, Satu Orang Tewas
- Kemendikbudristek: Semester II 2024/2025 Semua Prodi Gunakan Penomoran Sertifikat Profesi Nasional
- Bareskrim Bekuk 2 Pelaku Kejahatan Siber yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar
- RI-Austria Sepakat Memperkuat Kerja Sama Pengembangan BLK Maritim di BBPVP Makassar