Kepala Sekolah di Surabaya Mulai Pusing Atur Dana

Kepala Sekolah di Surabaya Mulai Pusing Atur Dana
140 Sekolah tak Bisa Gelar UNBK Mandiri. Foto Dokumen JPNN.com

Itu dilakukan agar tidak ada siswa putus sekolah.

Meski standar besaran SPP untuk SMK lebih besar, yakni Rp 215 ribu, bukan berarti problem selesai.

Sebab, sekolahnya kini harus menanggung pembayaran tagihan listrik dan air.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan, SPP berlaku mulai bulan ini.

Jika tidak cukup dengan standar SPP Rp 135 ribu untuk SMA, misalnya, sekolah boleh menarik lebih besar.

Namun, harus ada maksimal penarikan. "Paling tidak untuk Surabaya sama dengan bopda Rp 152 ribu," katanya. Jika tidak cukup, bisa didiskusikan dengan komite sekolah.

Biaya lain-lain, kata dia, harus dihilangkan. Misalnya, bantuan untuk rehabilitasi gedung, daftar ulang, dan lain-lain. Tidak boleh ada tarikan.

"Menghindari pungli dengan standar SE (surat edaran)," terangnya.

Sejumlah sekolah di Surabaya masih mengalami kendala setelah pemindahan pengelolaan SMA/SMK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News