Kepolisian dan Peradilan Paling Rawan Suap

JAKARTA - Survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 oleh Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan terdapat delapan jenis layanan publik yang rawan suap di Asia Tenggara. Di antaranya layanan bidang pendidikan, peradilan, medis dan kesehatan, kepolisian, catatan sipil dan perizinan serta pajak. Selain itu juga pada layanan listrik, air, telepon dan layanan pertanahan.

"Saat ini suap paling banyak dilakukan untuk pelicin urusan dari layanan-layanan publik itu," kata Sekjen TII Dadang Trisasongko dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Selasa, (9/7).

Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki presentasi berbeda dalam survei terkait suap itu. Untuk negara Kamboja, layanan tertinggi rawan suap adalah kepolisian dan peradilan. Masing-masing sebesar 65 persen.

Di Indonesia yang tertinggi juga kepolisian, yakni sebesar 75 persen. Disusul peradilan sebesar 66 persen. Di beberapa negara tetangga lainnya, indikasi rawan suap ini masih dalam tahap rendah dibanding Kamboja dan Indonesia. Di Malaysia, rawan suap terbilang rendah secara umum. Tertinggi di kepolisian sebesar 12 persen dan peradilan 8 persen.