Kepolisian Tidak Boleh Membiarkan Kekerasan FPI

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, kepolisian tidak boleh bersikap diskriminatif dengan melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI). Sebagai pengayom masyarakat, kata Suddin, kepolisian harus bertindak tegas kepada siapa saja yang dapat mengancam orang lain, termasuk massa FPI.

"Saya kira ini suatu pertaruhan bagi institusi kepolisian. Jangan ada kelompok diberikan previlege. Kepolisian harus menyadari itu dan bersikap tegas dengan kelompok itu," ujar Sudding usai acara buka puasa bersama Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Sabtu (20/7).

Ketua Fraksi Partai Hanura itu menambahkan apabila kepolisian membiarkan FPI akan memberikan kerugian bagi mereka. "Kepolisian jangan membekingi, memberikan hak previlege sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada mereka," ucapnya.

DPR sudah mengesahkan Undang-undang Organisasi Masyarakat. Sudding menyatakan dalam UU itu ada mekanisme pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar aturan. Karena itu, FPI tidak bisa dibubarkan.