Kepri Diminta Rebut Kembali Pulau Berhala

Dikatakan Harto, ia  bersama Yosepin Hutagalung dari Arsip Nasional dan Pudjianti dari Perpustakaan Nasional telah melakukan kajian sejarah Kesultanan Indragiri sampai peristiwa 5 Januari 1949. Harto diminta Pembina Yayasan Rumun Melayu Bersatu-Hulubalang Melayu Serumpun (RMB-HMS) Riau dan Kepulauan Riau . Secara tak sengaja dalam proses penelitian tersebut, ia menemukan fakta-fakta dan data-data kalau Indragiri adalah bagian dari wilayah Kerajaan Riau Lingga yang berkedudukan di Daik, termasuk sejarah penguasaan atas Selat Berhala dan PB.

"Data-data mengenai PB itu, sudah pernah diberikan kepada Mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah tahun 2006. Data-data itu juga dipegang oleh Mantan Asisten I bidang Pemerintahan Pemprov Kepri Tengku Mukhtaruddin yang kini menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, sayang setelah Ismeth lengser data-data itu tidak digunakan secara maksimal sehingga PB lepas ke Jambi. Sementara tim sejarah yang saat ini dibentuk Wagub Kepri Soeryo Respationo, tidak memahami dalam mendapatkan data-data tersebut," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Masyarakat Kepri di Jakarta Elza Zen menyatakan bahwa untuk memperjuangkan agar pulau berhala itu perlu perjunagan dan dukungan semua pihak serta data-data yang otentik dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Kita masyarakat Kepri yang ada di Jakarta akan membicarakan hal ini dengan Pemprov Kepri, karena ini menjadi perhatian kita tentunya kenapa samapai lepas ke wilayah lain," tuturnya.