Keputusan Freeport Harus Pertimbangkan Kerja Sama Investasi
jpnn.com - Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Budi Susilo Soepandji mengatakan, setiap langkah yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan kestabilan di Papua, sebagai jantung arsipel Indonesia.
Hal itu dia sampaikan menyikapi perkembangan penyelesaian negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
Sebab sejak awal, pemerintahan sudah menekankan pentingnya kerja sama dengan luar negeri, khususnya dalam bidang investasi.
Karena itu, Budi menilai pemerintah perlu menjaga iklim kerja sama investasi dan perdagangan internasional semakin kondusif, sehingga mencerminkan kedaulatan nasional yang memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Freeport telah menjadi bagian besar dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di Papua. Maka perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak sosial secara besar di Papua harus dilaksanakan oleh pemerintah secara hati-hati,” ujar Budi Susilo pada siaran persnya, selasa (18/4).
Papua selain posisinya yang paling timur di Indonesia, juga memiliki posisi strategis di kawasan Asia terutama karena berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik serta berhubungan dekat dengan Australia.
Terlebih lagi, posisi Papua sangat memegang peranan atas kestabilan kawasan Indonesia timur.
Mantan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan ini juga mencermati bahwa dalam beberapa kali kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua telah menunjukkan komitmen pemerintah yang tinggi terhadap kemajuan Papua.
Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Budi Susilo Soepandji mengatakan, setiap langkah yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan
- 5 Berita Terpopuler: ASN yang Pindah ke IKN Bakal dapat 1 Apartemen, 92 Ribu NIK Warga Jakarta Bakal Nonaktif
- Aburizal Bakrie Dukung TNI-Polri Menindak Tegas OPM
- Bripda OB Meninggal Dunia Dianiaya OTK
- Sekda Jayapura Mengingatkan ASN tidak Menambah Libur Lebaran
- Tokoh Adat Dukung Polda Papua Proses Kasus Korupsi Bansos Rp 18,2 Miliar
- Polda Papua Ungkap Fakta Mengejutkan Terkait Kasus Korupsi Bansos Rp 18 Miliar di Keerom