Ketua MPR RI: Utang Indonesia Rp 6.070 Triliun, Itu Bukan Tujuan

Politikus yang juga kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dalam pandangan Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit, secara teori Indonesia sudah masuk dalam krisis ekonomi. Namun krisis kali ini berbeda dibandingkan krisis ekonomi pada tahun 1998.

Krisis ekonomi 1998 disebabkan manajemen praktik perbankan yang tak sehat. Sementara saat ini, terjadi karena pandemi Covid-19. Krisis saat ini juga memberikan banyak pelajaran penting, salah satunya agar Indonesia tak lagi bergantung kepada impor.

"Krisis kali ini membuktikan bahwa saat terjadi kesulitan, bantuan terbesar bukan datang dari negara luar, melainkan dari saudara sebangsa sendiri," ucap legislator Partai Golkar itu.

Bamsoet juga menerangkan, dalam penilaian Misbakhun, dengan skema defisit APBN 3 persen, recovery ekonomi Indonesia diprediksi terjadi pada tahun 2023. Selain itu, terungkap juga peluang ekonomi Indonesia dari logam rare earth atau yang dikenal dengan logam tanah jarang, yang diminati berbagai negara seperti Amerika.

Jika dikelola dengan baik, kata Bamsoet, logam rare earth atau berbagai potensi ekonomi dari sumber daya alam lainnya bisa menambal beban utang luar negeri Indonesia.

"Misbakhun juga menekankan perlunya BUMN dengan set mencapai Rp 8.000 triliun, bekerja maksimal agar dapat memberikan banyak deviden bagi negara. Sehingga kedepannya Indonesia tak perlu lagi tergantung pada utang luar negeri," jelas waketum KADIN Indonesia ini.

Selain membahas kondisi ekonomi, waketum Pemuda Pancasila ini juga membicarakan perjalanan organisasi SOKSI. Sebagai ketum yang baru terpilih dalam Munas XI SOKSI, Ahmadi Noor Supit bersama Misbakhun sebagai Sekjen akan berkonsentrasi terhadap berbagai dinamika kebangsaan. Khususnya terhadap dampak pandemi pada kehidupan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Ahmadi Noor Supit menjelaskan, sebagai salah satu pendiri Partai Golkar, SOKSI punya tanggung jawab besar menyukseskan berbagai agenda perjuangan partai berlambang pohon beringin yang kini sedang dijalankan oleh berbagai kader yang menduduki jabatan publik.