Ketua MPR Terima Keluhan Soal TKI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima banyak keluhan soal Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita (TKI/TKW) bermasalah di luar negeri. Keluhan tersebut disampaikan pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja (APJATI).

APJATI menyampaikan persoalan utama proses pemberangkatan TKI/TKW ke luar negeri adalah penggunaan jalur tidak resmi atau ilegal.

"Mereka berangkat langsung dari desa, tidak melalui balai ketenagakerjaan. Berangkat sendiri ini maksudnya ada mafia yang memberangkatkannya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja,” ujar Ketua Umum APJATI Ayub Basamalah saat bertemu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Menurut Ayub, TKI/TKW yang berangkat melalui jalur ilegal diduga terkait larangan pemerintah untuk mengirim TKI dan TKW ke Arab Saudi dan Uni Arab Emirat (UAE). Padahal, menurut Ayub kedua negara itu merupakan negara tujuan terbesar para tenaga kerja Indonesia.

"Kita tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Kalau berangkat melalui mafia nanti identitas diubah kita tidak tahu. Harus ditangkap oknumnya. Perusahaan banyak yang mati karena banyak calo," sambungnya.

Selain itu, APJATI juga mengeluhkan sulitnya penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi TKI dan TKW di luar negeri. Mereka meminta agar pemerintah bisa memudahkan mereka dalam meminjam kredit.

Mendengar itu, Zulkifli mengaku akan berkonsultasi dan menyampaikannya langsung kepada Kemenaker dan BNP2TKI. Sebab hingga saat ini TKI dan TKW masih menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara.

"Saya belum tahu ini kebenarannya dan perlu dicek oleh Kemenaker dan BNP2TKI. Nanti saya akan sampaikan dan bicarakan dengan pihak terkait," kata Zulkifli.(fat/jpnn)