Ketua PP Muhammadiyah Sebut Rencana New Normal Membingungkan Masyarakat

Karena itu, lanjut dia, PP Muhammadiyah meminta pemerintah mengkaji dengan matang pemberlakuan new normal.

Dia mendesak Pemerintah memberi penjelasan yang objektif dan transparan mengenai dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuan new normal, hingga konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya di wilayah PSBB.

Haedar juga menyampaikan apa jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, serta persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Covid-19 tidak semakin meluas nantinya atas kebijakan itu.

"Pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," imbuhnya. (tan/jpnn)