Ketua TGUPP Kaltara Mangkir Undangan Debat Organisasi Advokat

Tulisan opini tersebut turut menyinggung Bastian selaku Ketua TGUPP. Bastian pun disebut Sabirin menantang dirinya dan menyebut ia negatif thinking, atau berpikiran negatif terkait penerbitan artikel tersebut.

"Saya sebenarnya berharap beliau hadir di forum ini. Walaupun sebenarnya saya ingin offline, face to face, sehingga jelas. Karena beliau yang menantang kenapa tidak hadir ?, bagi saya persoalan tantangan gagasan, ide, tidak bisa di tempat sembarangan (diskusinya), oleh karena itu di kampus, dunia pendidikan adalah representasi dari gagasan dan ide. Tapi kalau ada rencana offline di RRI juga nggak masalah," ungkap Sabirin.

Sabirin menegaskan bahwa tulisan yang ia buat memiliki dasar yang jelas dan sistematis. Sehingga bukan serampangan asal tuding.

"Opini saya kalau dibaca secara utuh itu runut. Mulai dari birokrasi saya uraikan, mulai dari administrasi publik lalu masuk ke dalam kasus jual beli jabatan dengan data yang konkret lalu ada kesimpulan. Sebenarnya kalau dibaca utuh itu bukan lagi negatif thinking. Dikatakan sebagai ilmu pengetahuan kalau terstruktur, metodologinya, ada sistematikanya," katanya.

Menurut Sabirin, TGUPP khususnya Bastian, terlalu superbody dan banyak mengintervensi serta mengatur semua hal di lingkup Pemprov Kaltara.

Padahal, lembaga tersebut bersifat mendukung pengambilan keputusan gubernur, wakil gubernur maupun sekretaris provinsi (sekprov) bukan menjalankan fungsi pemerintah itu tugas gubernur, wagub, sekprov maupun OPD.

"Tapi yang kita temukan, tidak saja sebagai supporting tapi dia (Bastian) yang mendikte seluruh organisasi perangkat daerah bahkan Sekprov dia dikte. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa ada kriminalisasi gubernur dengan Sekprov melalui langkah yang beliau lakukan termasuk dugaan jual-beli jabatan itu," tutur Sabirin.

"Bahkan hampir-hampir kalau publik melihat apakah yang gubernur itu Zainal Paliwang atau Bastian Lubis? Itu kan persoalannya," imbuhnya.