Kisruh KJS Jadi Pelajaran Buat BPJS

Persoalan lain berkaitan dengan jumlah dokter yang masih belum mencukupi serta persebaran yang belum merata. Belum lagi ketersediaan obat-obatan dan sarana pendukung lainnya. "Banyak hal yang harus diperhatikan untuk direalisasikan nanti," tegas legislator dari PPP itu.

Sebagaimana diketahui, penerapan KJS diwarnai penolakan sejumlah rumah sakit swasta. Sebab, kerugian rumah sakit karena premi Rp 23 ribu per orang dinilai tidak mencukupi. Padahal, program itu bisa disebut percontohan jaminan kesehatan nasional yang akan diselenggarakan BPJS dengan besaran premi yang sama.

"Ini merupakan miniatur pelaksanaan BPJS yang sebentar lagi diterapkan secara nasional. Dengan pengalaman ini, kita khawatir terjadi kekacauan dalam skala lebih besar," papar Irgan.

Dia menyatakan belum mengetahui persiapan PT Askes sebagai penyelenggara BPJS bidang kesehatan. Namun, Irgan mengungkapkan bahwa sosialisasi BPJS belum maksimal. "Ini akan sangat rumit karena yang di-cover adalah seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. (fal/c5/fat)