KKB Berencana Deklarasi Perang Besar-besaran
Di Papua, lanjutnya, Jokowi hanya membangun dua titik selama tiga tahun. Yakni, gedung dua tingkat Pasar Mama senilai Rp 20 miliar dan jalan sepanjang 132 km Wamena-Nduga.
Bila dibandingkan dengan pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) jalan yang terbangun itu mencapai 2.200 km dengan 11 ruas jalan prioritas dan 4 jalan strategis. ”SBY bahkan melalui instruksi presiden untuk membangun Papua,” ujarnya.
Sesuai dengan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertajuk Road Map Papua, diketahui ada empat masalah utama yang terjadi di Papua. Yakni, perlunya pelurusan sejarah integrasi Papua dengan Indonesia, persoalan pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap orang Papua dan kesenjangan pembangunan.
”Kalau saya, empat ini bisa dikerucutkan menjadi dua, soal Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Dia mengatakan, setidaknya Presiden berdialog dengan rakyat Papua membahas dua tema itu, Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat.
Bila, Presiden mau untuk membahasnya, tentu bisa ditemukan solusi untuk memberikan perdamaian pada tanah Papua. ”Apapun konflik itu ada tujuan dan realitas yang harus dipenuhi,” paparnya.
Bila tidak diselesaikan dengan dialog yang bermartabat itu, maka sangat wajar bila Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) terus berlangsung.
TNPPB ini telah berusia 60 tahun karena masalahnya belum selesai. ”Ini organisasi yang hidup, bukan organisasi mati,” jelasnya.
Begitu KKB mendeklarasi perang besar-besaran, hanya orang Papua yang boleh tinggal di bumi Cendrawasih.
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Masyarakat Suku Kopkaka Tolak Keberadaan KKB yang Jadi Momok Menakutkan
- 5 Berita Terpopuler: Pintu Tol Honorer jadi ASN Terbuka, Nasib P1-P4 Bagaimana? BKN Mengungkapkan Sesuatu
- Kepala Suku Ini Minta TNI-Polri Bertindak Tegas terhadap KKB
- Ubah Sebutan KKB Menjadi OPM, Panglima TNI Banjir Dukungan
- Pengamat Militer Apresiasi Jenderal Agus Atas Keberanian Mengubah Penyebutan KKB Jadi OPM