KLHK Gelar Sosialisasi PP dan Konsultasi Publik Rapermen LHK Turunan UUCK

Ketiga, Rapermen LHK tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Keempat, Rapermen LHK tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL. Kelima, Rapermen LHK tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya.

Rapermen LHK tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Ketujuh, Rapermen LHK tentang Penyelenggaraan Kehutanan Bidang Planologi Kehutanan, serta yang kedelapan Rapermen LHK tentang Jaringan Informasi Geospasial.

Bambang meminta masukan dan saran konstruktif dari semua peserta untuk memperkara rapermen LHK tersebut.

“Kami akan merespons pertanyaan dan mengkompilasi secara utuh semua masukan, saran dan pertanyaan seluruh para peserta” ungkap Bambang.

Kedelapan rapermen LHK ini merupakan tahapan awal yang dikonsultasikan kepada publik untuk menyerap aspirasi berupa saran dan masukan dari para pemangku kepentingan.

Tujuan lainnya dari konsultasi publik ini adalah meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas dari peraturan, serta meningkatkan akuntabilitas.

Lebih lengkap kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik ini dapat diakses di kanal YouTube Kementerian LHK.

Materi-materi yang dipaparkan dapat di download pada tautan https://rebrand.ly/materippck