KMMP Desak Kapolri Tuntaskan Kasus Hukum Robertus Robet

"Hal ini sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang mewajibkan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel," jelas Miftahudin.

KMMP juga menuntut Kapolri untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus ini guna memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak tebang pilih.

"Mandeknya kasus Robet ini patut dipertanyakan, bagaimana kinerja penyidik kepolisian? Kapolri harus evaluasi para penyidik yang terlibat", pungkas Miftahudin.(mcr8/jpnn)