KMP dan KIH Damai, NasDem Tolak Jatah Posisi Pimpinan AKD

jpnn.com - JAKARTA - Partai-partai di parlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dipastikan bakal mendapat jatah 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) pasca-penandatanganan kesepakatan damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR. Menariknya, Fraksi Partai NasDem mengaku menolak jatah posisi AKD.

Penolakan NasDem atas posisi pimpinan AKD itu disampaikan ketua fraksinya, Victor Laiskodat usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan damai KIH dan KMP di gedung DPR, Senin (17/11). "Nasdem gak mau. Enggak. Saya ketua fraksi, Nasdem tidak berada di situ, Nasdem tidak mau terhadap pimpinan itu," katanya.

Namun, Victor menegaskan bahwa penolakan terhadap jatah kursi pimpinan AKD tersebut bukan berarti menolak adanya kesepakatan damai. Menurutnya, NasDem sejak awal perjuangan bukan untuk mendapat jatah kursi.

"Bukan berati tidak mendukung ini (damai), karena dari awal Nasdem tidak berkeinginan itu (pimpinan).
Nasdem hanya serius pada penguatan sistem presidensial, bukan jatah kursi," tegasnya.

Ditanya terkait penyerahan daftar nama anggota untuk mengisi AKD, Victor mengatakan hal itu sudah bisa dilakukan terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan damai KIH dan KMP.

"Ya secepatnya. Paripurna untuk penyerahan ya kita serahin saja, gak masalah lagi. Sudah damai kan, harus diserahkan lah nama-nama untuk bisa bekerja. Baleg, (AKD) yang lain juga gak apa-apa. Kenapa kita saling curiga," tegasnya.

Meski demikian Victor berharap seluruh fraksi di DPR konsisten menjalankan kesepakatan damai. Jika ada yang tidak mematuhinya alias wanprestasi, maka sama saja dengan membohongi rakyat.

"Ya kalau mau begitu kita nipu rakyat dong. Seorang politisi boleh salah tapi tidak boleh nipu. Bahaya itu. Ini aspeknya menuju pada kepercayaan," tandasnya.(fat/jpnn)