Koalisi Bisa Pecah di 2011
SBY Gagal Mendisiplinkan Koalisi
Jumat, 21 Januari 2011 – 08:40 WIB

Koalisi Bisa Pecah di 2011
JAKARTA - Pertarungan politik menuju pemilu legislatif 2014 bisa saja dimulai lebih cepat. Kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai komando dari koalisi parpol pendukung pemerintah, menjadi pemicu mulai retaknya koalisi mulai tahun 2011 ini. Hal tersebut disampaikan oleh CEO Polmark Indonesia Eep Saefullah Fatah dalam keterangan pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, kemarin (20/1).
Menurut Eep, sulit untuk mengharapkan koalisi bakal lebih solid di tahun 2011. Sebaliknya, gejala koalisi mengarah ke perpecahan justru menjadi arah yang makin kuat. "Presiden SBY selama enam tahun terakhir tidak disiplin dalam mengelola demokrasi," kata Eep. Menurut Eep, menghadapi periode akhir masa jabatannya, SBY saat ini tengah menghadapi trilema.
Baca Juga:
Terdapat kegalauan SBY bagaimana melakukan regenerasi kepemimpinan di Demokrat. Proses regenerasi itu dihadapkan pertarungan antara sekutunya di koalisi sebagai peserta pemilu. "Termasuk kebutuhan untuk melanjutkan pengendalian kekuasaan Istana selepas 2014," kata Eep. Fakta kegagalan SBY untuk mengelola koalisi, disebabkan sejumlah faktor.
Dengan tingkat keterpilihan saat pemilu presiden hingga mencapai 61 persen, SBY merasa mendapat legitimasi kuat. Namun, Presiden SBY tidak memiliki fondasi yang kuat bagaimana mengelola koalisi, termasuk pada periode I kepemimpinannya. "Model koalisi saat ini memanjakan dirinya (SBY) karena tidak mendisiplinkan koalisi," kata Eep.
JAKARTA - Pertarungan politik menuju pemilu legislatif 2014 bisa saja dimulai lebih cepat. Kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026