Koalisi Pro-Pemerintah Membantah

Suryadharma Bantah Beri Instruksi Dukung Hak Angket

Koalisi Pro-Pemerintah Membantah
Koalisi Pro-Pemerintah Membantah
JAKARTA - Semakin tidak kondusifnya hubungan antarpartai politik koalisi pendukung pemerintah ternyata terjadi di luar prediksi. Dalam hal pengambilan keputusan usul hak angket kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Wakil Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono mengaku tidak mengira mayoritas fraksi di DPR memberikan persetujuan.

’’Sebenarnya kemarin Selasa (24/6) saya berharap partai pendukung pemerintah menunjukkan semangat koalisi,’’ kata ketua DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Agung menganggap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak berbalik arah saat pengambilan keputusan. Sebelumnya, kedua partai tersebut menolak penggunaan hak angket.

Partai Golkar sendiri, lanjut Agung, telah bernegosiasi untuk tidak menolak semua usul penggunaan hak dewan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Partai Golkar mengusulkan penggunaan mekanisme interpelasi. ’’Jadi, Golkar tidak sepenuhnya menolak aspirasi masyarakat,’’ tambahnya.

Melihat perkembangan koalisi pendukung pemerintah, Agung menyatakan sejak beberapa waktu lalu mengusulkan agar ada evaluasi terhadap sikap partai-partai pendukung pemerintah tersebut. Bukan hanya para menteri di kabinet, Agung juga sempat mempertanyakan komitmen partai-partai tersebut atas koalisi pendukung pemerintah.

Terkait sikap membelot anggota Fraksi Partai Golkar Yuddy Chrisnandi, Agung menambahkan, pihaknya tidak akan gegabah mengambil tindakan. Dia juga yakin anggota FPG lain tidak akan terpengaruh dengan sikap Yuddy.

’’Yang lain sudah matang. Jadi, tidak akan terpengaruh,’’ tandasnya. DPP Partai Golkar, tambahnya, tidak akan bersikap konyol dengan memecat anggota Komisi I DPR.

Ditemui terpisah, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali terkesan cuci tangan atas aksi Fraksi PPP yang ikut mendukung hak angket pada saat voting. ’’DPP PPP tidak pernah menginstruksikan mendukung hak angket. Semua itu improvisasi di lapangan,’’ katanya seusai raker dengan Komisi VI DPR di gedung parlemen kemarin.

JAKARTA - Semakin tidak kondusifnya hubungan antarpartai politik koalisi pendukung pemerintah ternyata terjadi di luar prediksi. Dalam hal pengambilan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News