Koalisi Pro-Pemerintah Membantah

Suryadharma yang juga menteri koperasi dan UKM itu yakin persetujuan fraksinya terhadap hak angket semata-mata improvisasi setelah melihat perkembangan dalam proses lobi.

’’Saya belum bertemu ketua fraksi (Lukman Hakim Syaifuddin, Red) dan belum mendapat laporan resmi secara detail mengapa terjadi perubahan kebijakan terhadap angket. Tapi, sikap dasar DPP tetap menolak,’’ tegasnya.

Pertimbangan DPP PPP tidak mendukung hak angket, jelas dia, karena ada pasal 14 di UU APBN-Perubahan 2008 yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menentukan harga apabila harga BBM internasional melampaui USD 100 dolar.

Suryadharma pesimistis disepakatinya hak angket sebagai hak dewan akan berjalan efektif. Sebab, kenaikan harga BBM sebenarnya keputusan DPR sendiri yang tertuang dalam UU APBN-Perubahan 2008 itu. ’’Jadi, kalau hak angket itu dimajukan, sama saja seperti menampar muka sendiri,’’ tandasnya. (cak/pri/tom/mk)