JPNN.com 
Komisi II DPR Diminta Selesaikan Polemik Hukum PTUN dengan KPU
Jumat, 08 Maret 2019 – 07:07 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Humas DPR for JPNN.com
"MPR terdiri dari dua unsur yakni DPR dan DPD. Kalau ada yang memperkarakan legalitas hukum anggota DPD terpilih, proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2019 akan terkendala. Saya tidak ingin persoalan ini menjadi masalah dikemudian hari," tegas Bamsoet.(fri/jpnn)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo segera menindaklanjuti surat PTUN Jakarta, Nomor W2.TUN1.704 HK.06/III/2019 perihal pengawasan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam dalam perkara antara Oesman Sapta Odang sebagai pihak penggu
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Ketua MPR Bamsoet Gelar Open House Idulfitri, Sejumlah Tokoh hingga Dubes Hadir
- Ketua MPR: Momen Idulfitri Sebagai Perekat Silaturahmi Kebangsaan
- Habiburokhman Gerindra: Alhamdulillah, Hak Angket Tidak Jadi
- Catatan Ketua MPR: Mencari Jalan Baru untuk Melindungi Penerimaan Negara
