Komisi IV DPR Menuntut Perbaikan Serius Kebijakan Pangan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah memastikan betul ketersediaan pangan menyongsong Natal dan Tahun Baru 2023.

Tak hanya tersedia, tetapi harganya juga harus terjangkau daya beli masyarakat.

“Bahan pokok mulai beras, jagung, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam harus dipastikan dapat diakses masyarakat dengan harga wajar,” ujar Anggia di Jakarta, Sabtu (24/12).

Langkah-langkah dan tindakan cepat pemerintah memastikan kesiapan bahan pangan ini penting, mengingat belum lama ini di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sebanyak 500 ton beras di gudang Bulog dilaporkan hilang.

“Tindakan abai, ceroboh, dan kurang waspada seperti demikian semestinya tidak boleh lagi terjadi di manapun, di instansi apapun. Apalagi yang hilang adalah bahan pangan sebagai hajat hidup mendasar semua orang,” ujarnya.

Selain itu, Anggia menilai kebijakan pangan sepanjang 2022 masih perlu perbaikan serius agar di 2023 nanti kebijakannya lebih terarah, lebih tepat sasaran, dan berdampak serta bermanfaat lebih luas untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional.

Secara nasional, anggaran ketahanan pangan pada 2022 memang naik sebesar Rp 94,1 triliun dibanding 2021 yang hanya Rp 85,9 triliun. Naik 9,5 persen. Namun porsi terbesar masih ada di Kementerian PUPR. Sementara Kementan dan KKP justru mengalami penurunan.

Anggaran Kementan pada 2022 sebesar Rp 14 triliun, turun dibanding 2021 yang mencapai Rp 21 triliun dan 2020 Rp 15 triliun.