Komisi Pengawasan Advokat Peradi Siapkan Pedoman Keseragaman Tata Kerja
Pedoman ini nantinya menjadi pegangan bagi setiap organ Komisi Pengawas Peradi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Dia menambahkan, rumusan pasal-pasal pengaturan perilaku advokat dalam kode etik dan peraturan perundang-undangan masih terlalu singkat dan abstrak.
Karena itu, salah satu tujuan rakornas ialah menyatukan pemikiran dan sikap bertindak pengawasan komwas se-Indonesia.
Rakornas itu sendiri menghasilkan dua keputusan. Pertama, menerbitkan keputusan pedoman tata cara pemeriksaan advokat dalam rangka penegakan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
Kedua, menyepakati penyusunan buku putih Panduan Perilaku Advokat Indonesia yang akan dirumuskan dalam waktu enam bulan sebelum dilakukan uji publik.
“Termasuk dalam prosedur penanganan, pengawasan maupun dalam pembuatan dokumen-dokumen pelaksanaan tugas-tugas dimaksud,” kata Victor.
Pedoman ini, lanjut Victor, merupakan bentuk keseriusan Komisi Pengawas Peradi dalam mencegah tindakan dan perilaku advokat yang tidak sesuai dengan tujuan dari profesi yang mulia atau officium nobile.
Dengan demikian, perumusan awal panduan perilaku advokat dalam praktik dapat disusun dan diterbitkan oleh Komisi Pengawas Peradi dan menjadi pedoman bagi para advokat di Indonesia.
Komisi Pengawasan Advokat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) terus melakukan berbagai cara untuk berkoordinasi.
- Praktisi Hukum Sebut Gugatan soal Pencalonan Gibran jadi Cawapres Lemah
- Peradi Pimpinan Otto Hasibuan Siap Beri Masukan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- PKPA Peradi Jakbar Berkomitmen Ciptakan Advokat Terbaik di Indonesia
- Para Advokat TPDI dan Perekat Nusantara Berencana Temui Pimpinan DPR, Petrus Selestinus: 3 Hal Penting
- Universitas Terbuka-PERADI Buka Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Libatkan Ketua MK
- Rayakan Natal Peradi SAI, Juniver Girsang: Advokat Harus Bisa Ciptakan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat