Komisi VII DPR Mendukung Bahlil untuk Jadikan Indonesia Lokomotif Ekonomi ASEAN

Mukhtarudin juga menambahkan bahwa keberlanjutan program hilirisasi merupakan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menghentikan ekspor bijih nikel dan hasil pertambangan lainnya.

"Ya, tentu Komisi VII DPR RI mendukung, karena keputusan tersebut diambil untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," ucap Mukhtarudin.

Politikus Partai Golkar ini melanjutkan bahwa hilirisasi terhadap sumber daya alam di Indonesia merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional. Mukhtarudin pun mencontohkan kebijakan hilirisasi nikel yang telah membawa lonjakan besar bagi penerimaan negara.

Pada 2015, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai Rp45 triliun, namun setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai tersebut melonjak menjadi Rp520 triliun pada 2023. "Apalagi potensi nikel kita nomor satu di dunia," katanya.

Mukhtarudin juga berharap para produsen dapat memanfaatkan batu bara sebagai komoditas unggulan. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi dalam negeri.

Selain hilirisasi, Mukhtarudin juga mendorong agar pemerintahan Prabowo Subianto memprioritaskan kebijakan investasi padat karya, seperti pangan, energi, dan manufaktur, dalam periode lima tahun ke depan.

Menurut Mukhtarudin, peran sektor industri manufaktur juga turut memacu perekonomian daerah dan nasional.

"Ya, tentu DPR berharap pemerintah periode mendatang memprioritaskan investasi padat karya. Karena hal ini sangat penting dalam mengatasi pengangguran," pungkasnya.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!