Komite Etik Munaslub Harus Serius Awasi Transaksi Politik

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar mengatakan komite etik yang dibentuk untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar harus bekerja ekstrakeras untuk mencegah politik transaksional dalam pemilihan ketua umum. Menurutnya, calon ketua umum (caketum) berduit memang berpeluang menebar uang untuk memperoleh mayoritas dukungan.

Namun, ada pula pola lain untuk mendapat dukungan voters atau pemilih. Yakni mentransaksikan jabatan.

"Yang tidak bisa dikesampingkan menjadi salah satu basis penting dalam pemilihan adalah terkait transaksi politik di antara calon dengan DPD I (pengurus Golkar provinsi, red) dan II (tingkat kabupaten/kota, red). Apakah itu berupa uang maupun jabatan di internal Golkar," kata Idil saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/5).

Idil memang mengakusulit memprediksi calon ketua umum Golkar yang akan memenangi pemilihan. Namun, sepanjang pengamatannya, ada calon ketua umum Golkar yang akan bersaing ketat. Yakni  Ade Komarudin, Setya Novanto, Mahyudin, Aziz Syamsuddin dan Priyo Budi Santoso.

Lebih lanjut Idil menilai popularitas calon tidak akan berpengaruh besar dalam proses pemilihan. Bahkan rekam jejak calon pun bukan faktor dominan untuk memenangi pemilihan.

"Kalau terkait track record, saya kira itu tidak akan berpengaruh besar. Sebab yang jadi nilai tetap pada sejauh mana komitmen politik antara calon dan DPD bisa terjalin dan saling bersepakat," jelasnya.

Karenanya, kata Idil, komite etik harus jeli membaca manuver caketum dalam menjaring dukungan. Sebab, celah transaksi politik terutama berupa uang kemungkinan besar terjadi. Apalagi kandidat dengan modal finansial yang lebih besar.

"Saya kira tak bisa dipungkiri hal itu akan jadi salah satu faktor penting dan menentukan kemenangan. Calon yang berduit banyak akan bisa jadi berpeluang besar sebagai ketum Golkar," pungkasnya.(fat/jpnn)