Komite III DPD RI Dukung Moratorium UN

Apalagi sekarang sedang digalakkan UN berbasis komputer (UNBK). Menurut Hardi, UNBK justru membuat proses UN semakin kompleks. Semakin banyak pihak yang harus terlibat.
Jika sebelumnya pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan, kini PLN pun harus ikut campur. Yaitu dengan menjaga agar listrik tetap menyala ketika UN berlangsung.
"Padahal, masih ada tempat yang tidak ada komputer dan tidak ada listrik. Kemarin di Tanjungpinang, genset harus terjaga semua karena takut listrik mati ketika UN," tuturnya.
Selain itu, hasil UN juga kemudian tidak dipercaya oleh pemerintah. Ini terbukti dari diabaikannya hasil UN dalam proses pendaftaran di perguruan tinggi.
"Mereka harus tes lagi. Harusnya kan otomatis kalau memang UN itu dianggap baik," ujarnya. (ceu)
JPNN.com - Ujian Nasional (UN) tetap diberlakukan tahun ini. Namun demikian, Komite III DPD RI lebih memilih untuk melakukan moratorium UN.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Segera Memperbaiki Tata Kelola Pendidikan
- Konsolnas Dikdasmen 2025, Ini Harapan Menko Pratikno dan Menteri Mu'ti kepada Pemda
- SAH Apresiasi Dasco yang Peduli Terhadap Dunia Pendidikan
- Ribuan Warga Kampung Sawah Tolak Gerai Miras di Kartika One
- Dukung Kemajuan Pendidikan Tinggi di Indonesia, BNI Gandeng IKA ITS