Kondisi Jalan Nasional Disorot

JAKARTA - Kondisi infrastruktur jalan nasional terus disorot. Kali ini sorotan tajam dikeluarkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Komisi V DPR RI. Mereka menilai, kondisi jalan tidak layak. Disektor perekonomian, kondisi jalan yang tidak layak itu menambah ongkos distribusi.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin) di Jakarta kemarin (17/1), Ketua HKTI Oesman Sapta menjelaskan, peningkatan ongkos distribusi akibat kondisi infrastruktur yang rusak tersebut, mendongkrak harga jual barang. "Ujung-ujungnya muncul keresahan di masyarakat luas," terang dia.

Oesman menjelaskan, pihaknya tetap menekan pemerintah supaya terus menggenjot percepatan perbaikan infrastruktur jalan. Ia menerangkan, khusus di Jawa infrastruktur jalan sudah lumayan bagus. Meskipun di beberapa ruas jalan masih terdapat lubang-lubang. Tetapi, kondisi parah berada di luar Jawa. "Misalnya di Indonesia bagian timur. Sangat mendesak sekali untuk ada perbaikan," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi menjelaskan, saat ini data kondisi jalan di atas kertas dengan di lapangan cukup jomplang. Dia menyebut, data yang dilansir Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebutkan kondisi jalan bagus 48 persen dari total panjang jalan mencapai 140 ribu kilometer, jalan sedang (30%), rusak (20%), dan rusak parah (2%). "Jika di lapangan, yang rusak parah cukup tinggi," kata dia.