Konflik Antarlembaga Negara Bukti Pimpinan Tak Mutu

Karena terjadinya pembiaran terus-menerus terhadap disharmonisasi lembaga- lembaga negara oleh presiden, menurut Margarito berakibat pada pelanggaran hak-hak yang berhubungan dengan rasa keadilan masyarakat, imbuh dia.

Dikatakannya, untuk memanusiakan kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara memerlukan syarat mutlak berupa terpilihnya seorang presiden yang punya mutu etika tinggi dan visi kemanusiaan yang tinggi pula karena dinamika berbangsa dan bernegara bukan hanya soal berhukum, tapi lebih pada aspek rasa keadilan untuk setiap individu warga negara.

"Melihat kenyataan hari ini, saya kira pemerintah tidak punya niat sungguh- sungguh untuk membuat beres semua lembaga negara. Makanya lembaga- lembaga negara menjadi fasilitas bagi-bagi jabatan belaka. Makanya jadilah presiden yang hanya mengurus kelompoknya saja dengan cara membagi habis jabatan di lembaga-lembaga negara," tegasnya.

Terakhir Margarito menyarankan pertemuan sembilan pimpinan lembaga negara dihentikan saja kalau hanya sekedar untuk makan siang atau minum kopi pagi bersama sementara berbagai masalah misalnya hubungan DPR dengan DPD, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tidak dibicarakan dalam pertemuan tersebut. (fas/jpnn)