Konsumsi BBM Bersubsidi Lampaui Kuota

Untuk menanggulangi penyalahgunaan pendistribusian BBM itu, pihaknya telah membentuk tim koordinasi yang terdiri dari BPH Migas, Menkopolhukam, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Dirjen migas, TNI dan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Pembentukan tim ini diharapkan penindakan itu tidak hanya pelaku dari sisi suplai namun juga penerima juga ikut bertanggungjawab.

Catatan BPH Migas untuk realisasi konsumsi BBM bersubsidi sepanjang Januari hingga September yakni premium 18,8 juta kl atau 76,62 persen dari kuota tahun ini sebesar 24,53 juta kl. Solar realisasinya 10,62 juta kl atau 75,09 persen dari kuota tahun ini 14,14 juta kl. Untuk kerosin, realisasi konsumsi sudah menembus 1,33 juta kl atau 74,30 persen dari kuota tahun ini sebesar 1,40 juta kl.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mempertanyakan apakah pembekakan BBM bersubsidi itu benar semata lantaran BBM PSO diselewengkan? Menurutnya bisa saja bengkaknya BBM PSO itu terkait dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, faktor kemacetan lalu lintas, serta perilaku pengguna kendaraan bermotor yang tidak berhemat energi.

Sofyano mengutip dari Koordinasi PPNS BPH Migas, Edy M Suharyadi bahwa kerugian negara akibat dari penyelewengan sedikitnya mencapai Rp.5,1 triliun. Ini dilihat dari penyelewengan di SPBU atau pompa bensin yang terindikasi melakukan penyelewengan sebanyak 3 ribu SPBU dengan dengan angka.kerugian Rp.1,7 miliar per tahun per SPBU. “Apakah dari sekitar 3 ribu SPBU yang ada semuanya diyakini terindikasi selewengkan BBM? Ini yang harus dibuktikan,” kata Sofyano.