JPNN.com

Korban Didampingi, Pemda Bisa Diselidiki

Rabu, 13 Juli 2011 – 20:01 WIB Korban Didampingi, Pemda Bisa Diselidiki - JPNN.com
JAKARTA — Meski sudah dipastikan BSDMI adalah lembaga illegal, namun hingga saat ini belum ada korban yang melapor ke Polda Riau. Bukan hanya karena merasa malu, para korban BSDMI saat ini juga mengaku fokus untuk mencari Eri dan Irwannur guna mengembalikan uang yang sempat mereka setor.

Pengacara Farhat Abbas pun berjanji siap mendampingi, bilamana ada korban yang berani membuat laporan. Jika sudah ada laporan, tentu akan mudah bagi aparat kepolisian guna meringkus Irwannur CS dan uang mereka bisa kembali.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, pengungkapan dari korban di Riau akan membantu pengungkapan korban-korban lainnya se Indonesia. Apalagi disebut lembaga ini telah berdiri sejak 2009 dan selalu menjual nama-nama Kepresidenan untuk mengelabui korban hingga pemerintah daerah.

‘’Bila memang ada korban yang berani melapor, saya siap memberikan pendampingan. Tentu dilindungi segala haknya, misalnya untuk tidak terpublikasi. Termasuk juga bagi masyarakat Riau di Jakarta yang pernah tertipu oleh BSDMI,’’ ujar pria kelahiran Mandah, Indragiri Hilir, Riau pada JPNN, Rabu (13/7).

Selain itu Farhat mengatakan pihak kepolisian hendaknya segera bersikap dengan keluarnya surat edaran Mendagri bernomor 220/1433.DIII. Surat ini bukan hanya menyatakan BSDMI ilegal namun juga menyatakan lembaga ini ilegal telah mencatut nama Presiden SBY dan Setneg Sudi Silalahi sebagai dewan pendiri.

‘’Kalau memang ada korban, meski mereka enggan melapor harusnya polisi segera bertindak tanpa perlu menunggu laporan korban. Kami mendesak Polda Riau lebih proaktif segera menyelidiki dan mengungkap kasus ini,’’ kata Farhat dalam kapasitasnya sebagai pembina Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau (IPMR) Jakarta.

Kepada para pelaku kata Farhat, bisa dikenakan pasal berlapis. Mulai dari pencemaran nama baik hingga penipuan. Sementara bagi pemerintah daerah yang terbukti memberikan fasilitas kepada lembaga illegal ini, patut untuk dipertanyakan. Karena bukan tidak mungkin terjadi pemberian bantuan atau pelayanan dengan menggunakan uang negara.

‘’Bisa saja terkena gratifikasi atau bahkan korupsi. Karena jika tak terbukti sebagai lembaga resmi negara, artinya mereka memberikan bantuan kepada organisasi bodong. Harusnya kepala daerah melakukan pengecekan secara teliti. Jadi tidak perlu ada korban seperti yang terjadi di Riau,’’ kata putra asal Indragiri Hilir ini. (afz/jpnn)

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...