Korban Kerusuhan Tahun 1997 Kembali Tuntut Bansos

 

“Pemerintah daerah tidak mau menyalurkan dana itu. Padahal, sudah melakukan sidang dan ketok palu dan kami menang. Bahwa, pemerintah harus mau memberikan dana sekitar dua milyar. Pertanyaan kami, kenapa pihak mereka kembali mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Kalbar,” terangnya.

 

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, HM Dam Bachtiar, berdasar prosedur, gugatan mereka seharusnya ke bagian Tata Usaha Negara. Dan perkara ini sebenarnya belum mendapat keputusan secara pasti. “Saya tidak bisa berbicara panjang lebar, intinya adalah kewenangan absolut di tata usaha negara,” pungkasnya. (rmn/adg)