Krisis Nuklir Korea

Korut: Dewan Keamanan Akan Membayar Mahal!

Korut: Dewan Keamanan Akan Membayar Mahal!
Kim Jong-un bersama jenderal-jenderalnya tertawa saat uji coba peluncuran rudal Hwasong 12 yang melintasi wilayah Jepang, Selasa (28/8). Foto: Rodong Sinmun

jpnn.com, PYONGYANG - Untuk kali kesekian, Korea Utara (Korut) memperoleh sanksi dari Dewan Keamanan (DK) PBB. Total 15 negara satu suara untuk menghukum negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut. Termasuk Rusia dan Tiongkok yang selama ini dekat dengan Korut.

Tentu, Jong-un meradang. Dia menganggap sanksi itu sebagai ajakan perang. Negara-negara yang menyetujui sanksi tersebut akan dibuat bertanggung jawab.

”Kami memastikan mereka akan membayar mahal atas perbuatannya,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut yang diunggah kantor berita KCNA, Minggu (24/12). Seluruh anggota DK PBB menyetujui resolusi yang diusulkan Amerika Serikat (AS) pada Jumat (22/12).

Sanksi ini akan memukul Korut. Penduduk Korut yang bekerja di luar negeri harus dipulangkan dalam 24 bulan alias dua tahun. 

Al Jazeera menuliskan, saat ini diperkirakan ada 93 ribu penduduk Korut yang bekerja di luar negeri. Sebagian besar berada di Tiongkok. Uang yang mereka kumpulkan dipakai untuk membiayai program pemerintah.

Hampir 90 persen ekspor minyak ke Korut juga dipangkas agar uji coba misil dapat ditekan. Ekspor mesin-mesin produksi ke Pyongyang dilarang.

Resolusi itu jauh lebih ringan daripada usulan AS. Rusia dan Tiongkok berperan besar melakukan negosiasi. Sebelumnya, AS mengusulkan agar pekerja Korut dipulangkan dalam setahun dan ekspor minyak dihentikan sepenuhnya.

Korut menuding negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu ketakutan dengan kemampuan nuklir mereka. Karena itu, Negeri Paman Sam tersebut akhirnya mengusulkan resolusi untuk menekan Pyongyang.

Untuk kesekian kalinya, Korea Utara merespons sanksi Dewan Keamanan PBB dengan menebar ancaman

Sumber Jawa Pos

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News