KPK Didesak Beri Klarifikasi Pencopotan Yurod

Karenanya, IPW juga deklarator Komite Pengawas KPK menilai langkah komisi pimpinan Abraham Samad itu mengembalikan Yurod ke Polri tanpa proses penyidikan intensif adalah sikap ngawur dan melanggar Pasal 55 junto Pasal 36 UU KPK.

"Dalam UU itu disebutkan pimpinan KPK yang melakukan pertemuan dengan tersangka, baik secara langsung ataupun tidak langsung telah melanggar Pasal 65 junto

Pasal 36 UU KPK, dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Sementara Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, sebut Neta, sudah memastikan bahwa pemulangan Yurod ke Polri karena diduga memiliki kedekatan dengan Nazaruddin.

Neta menambahkan, Nazaruddin sendiri mengaku pernah bertemu dengan Yurod untuk membahas tentang Neneng Sri Wahyuni. "Untuk itulah IPW mendesak KPK menuntaskan kasus ini, sehingga tidak ada kesan KPK cenderung melindungi dan lunak pada internalnya tapi galak pada pejabat di eksternalnya," kata dia.

Lebih jauh dia mengatakan, pemeriksaan terhadap Yurod perlu dilakukan agar ada efek jera di internal KPK. "Sehingga para pimpinan KPK tidak bermain-main dengan cara melakukan pertemuan dengan tersangka korupsi," katanya lagi. (boy/jpnn)